MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Makassar mengeluhkan cara penerbitan izin membangun tempat usaha di sektor pariwisata yang tidak melalui rekomendasi dinasnya.
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat Dahlia di Makassar, Minggu, mengaku penerbitan izin usaha hiburan maupun usaha perhotelan di daerah ini banyak yang tidak melalui rekomendasi dinas pariwisata.
    
Padahal, sistem perizinan mendirikan bangunan maupun usaha harus memperoleh rekomendasi dari dinas pariwisata yang kemudian dilanjutkan dengan dinas terkait lainnya.
    
"Dalam penerbitan izin sudah kita lakukan dengan sistem satu atap, yang salah satunya harus melalui rekomendasi dinas pariwisata," ujarnya.
    
Namun, banyak pengusaha yang mengurus izin tidak melalui unit kerja tersebut, padahal peruntukkan pembangunan usaha harus melalui dinas mereka, ujarnya.
    
"Salah satu hotel yang baru diresmikan di daerah ini misalnya, yang sampai saat ini Dinas Pariwisata Makassar tidak pernah mengeluarkan izin," ungkapnya.
    
Sementara di lingkup unit kerja lainnya seperti Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perizinan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mempermasalahkan peruntukkan pembangunan hotel itu.
    
Pembangunan hotel itu bermasalah akibat peruntukannya seharusnya menggunakan izin membangun pondokan karena wilayahnya berada di kawasan komersial rumah toko (toko).
    
"Ini sebenarnya yang harus menjadi perhatian, setiap unit kerja seharusnya ada sinergitas. Paling tidak hal-hal semacam ini bisa dicegah dari awal," ucapnya. (*) 

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/121332/sitemap.html